13/05/2021

KPU

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Sosialisasi Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019

Berdasarkan Landasan Hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 32 Tahun2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 28 Tahun 2018 dan PKPU 33 tahun 2018 serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 1096 /PL.01 .5-KPT/06/KPU/IX/ 2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilu Tahun 2019.

Untuk menindaklanjuti Surat Keputusan KPU RI  tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten  Lampung Timur telah mengadakan Sosialisasi Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 18 Desember 2018 di Bandar Lampung. Kegiatan ini dihadiri oleh peserta undangan diantaranya yaitu Asisten 1 Bidang Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur, Kapolres Lampung Timur, Kepala  Badan Kesbangpol Lampung Timur, Kasatpol PP, Anggota KPU Provinsi Lampung, Ketua Bawaslu Lampung Timur dan 14 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, serta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Lampung Timur.

Pada kesempatan ini Antonius Cahyalana, S.IP. selaku Anggota KPU Provinsi Lampung Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat  menyampaikan beberapa sosialisasi tahapan kampanye Pemilu Tahun 2019. Diantaranya jadwal kampanye untuk partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 yang sudah berlangsung sejak tanggal 23 September 2018 dan akan berakhir pada tanggal 13 April 2019.

Adapun cara untuk melakukan kampanye yaitu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, melalui  iklan media sosial, cetak serta media elektronik, debat dan kegiatan lain yang tidak melanggar aturan hukum. Spesifikasi bahan kampanye dapat didesain dan memuat materi  visi, misi serta program peserta pemilu. Dalam  mencetak materi kampanye, partai politik peserta Pemilu diharuskan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang dan bila setiap bahan kampanye yang akan dikonversikan dalam bentuk uang, maka nilai tertinggi adalah sebesar 60.000 rupiah.

Antonius Cahyalana, S.IP. juga mengatakan bahwa bahan kampanye yang dimaksud dapat disebarkan pada saat pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan kampanye rapat umum. Adapun larangan untuk pemasangan stiker kampanye yaitu tidak boleh dipasang di tempat ibadah, rumah sakit, gedung/fasilitas milik pemerintah, lembaga pendidikan, jalan protokol/jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik serta pepohonan. Dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dapat dipasang pada tempat yang sudah ditentukan oleh KPU beserta pemerintahan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan aturan hukum. Serta pemasangan APK menjadi tanggung jawab peserta pemilu dan APK harus diturunkan/dibersihkan oleh peserta Pemilu paling lambat sehari sebelum pemungutan suara.