MONITORING VERIFIKASI FAKTUAL SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020 OLEH KPU PROVINSI LAMPUNG

LAMPUNG TIMUR : KPU Provinsi Lampung Mengunjungi KPU Kabupaten Lampung Timur yang diwakili oleh Ali Sidiq selaku Koordinator Wilayah Lampung Timur dan didampingi oleh Ismanto selaku Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggara, dalam rangka Monitoring Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020. (Selasa, 30/06/2020)

Kunjungan KPU Provinsi Lampung disambut hangat oleh Ketua dan Anggota KPU Lampung Timur. Tujuan monitoring KPU Provinsi Lampung untuk memastikan KPU Kabupaten /Kota siap melaksanakan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal pasangan Calon dari segi apapun. Karena melaksanakan kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan di masa pandemi membutuhkan persiapan yang matang, guna kelancaran setiap proses Verifikasi.

Setelah proses monitoring selesai, Ismanto menyimpulkan bahwa KPU Kabupaten Lampung Timur telah siap melaksanakan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Dilihat dari berkas dukungan yang telah tersampaikan kepada seluruh PPS yang tersebar di 226 Desa yang tercatat  memiliki pendukung atas bakal pasangan calon perseorangan yang dimaksud.  Meskipun Pelaksanaan Verifikasi di Kabupaten Lampung Timur harus dilakukan bertahap, hal tersebut dimaklumi karena proses verifikasi sedang berlangsung di  masa pandemi COVID-19. Sehingga mengharuskan seluruh petugas verifikasi untuk menjalani Rapid Test terlebih dahulu sebelum melakukan proses verifikasi berkas dukungan.

Selain itu ia juga menghimbau kepada seluruh Verifikator yang tengah bertugas untuk selalu mengedepankan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, sarung tangan, face shield, mencuci tangan, guna menjaga keamanan dan keselamatan bersama.

Ismanto juga menambahkan bahwa KPU Provinsi Lampung akan terus melakukan monitoring dan supervisi selama proses verifikasi faktual bakal pasangan calon perseorangan di Kabupaten/Kota agar seluruh proses dapat berjalan dengan baik.